Menteri Lingkungan Hidup memerintahkan tiga perusahaan besar di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan kegiatan

- Penulis

Sabtu, 6 Desember 2025 - 18:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan tiga perusahaan besar di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan kegiatan mulai Sabtu (6/12/2025) hari ini. Langkah ini menjadi tindakan paling tegas pemerintah dalam merespons potensi pelanggaran lingkungan yang diduga memperparah bencana banjir dan longor di Sumatra Utara (Sumut)

Tiga perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara adalah PT Agincourt Resources (pertambangan), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) (perkebunan/sawit) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru.

Seluruh perusahaan diinstruksikan mengikuti audit lingkungan ketat sebagai syarat pemulihan operasional. Pemeriksaan resmi dijadwalkan pada 8 Desember 2025 di Jakarta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan tersebut diambil usai Menteri Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga. Pemerintah menemukan sejumlah temuan terkait aktivitas yang berpotensi memicu kerusakan ekologis.

Baca Juga:  Nama nama jurnalis/ wartawan  pilarfakta.id  tercantum di Box Redaksi dan bilamana tidak tercantum bukan jurnalis/wartawan kami dan bukan tanggung jawab redaksi

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyebutkan bahwa hasil pemantauan dari helikopter memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan. Terlihat pembukaan lahan masif untuk pembangunan PLTA, hutan tanaman industri, tambang hingga kebun sawit.

Tekanan lingkungan itu menimbulkan turunnya material kayu, sedimentasi dan erosi besar-besaran di kawasan hulu.

Rizal menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko banjir dan longsor di wilayah hilir. Pemerintah pun menilai perlunya penindakan strategis agar kerusakan tidak semakin meluas.

Menteri Hanif menekankan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang sangat penting. Kawasan ini tidak boleh dikompromikan mengingat curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

Bareskrim Selidiki Dugaan Illegal Logging Penyebab Banyaknya Kayu Terbawa Banjir di Sumatera
Situasi tersebut menjadikan wilayah hulu sangat rentan terhadap bencana besar jika tekanan lingkungan tidak segera dihentikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pilarfakta.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Panen Raya Udang di BUBK Kebumen, Perkuat Budi Daya Modern dan Ketahanan Pangan Nasional
INI PERBEDAAN PREMAN BERDASI DAN PREMAN PENDIDIKAN YANG SERING MERUGIKAN RAKYAT
MATI LAMPU MASSAL RIAU TANPA PEMBERITAHUAN SAMA SEKALI
LAPOR KE MABES POLRI PUSAT: ARTI 86, TANGKAP LEPAS, DAN CARA MENGADUKAN SECARA RESMI
Presiden Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Melalui KEM PPKF 2027, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Capai 6,5 Persen
KEPALA BNN RI HADIRI SIDANG PARIPURNA DPR BERSAMA JAJARAN KABINET MERAH PUTIH
Pencipta, Sejarah Lahir, Dan Asal Daerah Perusahaan Di Balik Aplikasi Populer TikTok
Berikut data lengkap jumlah menteri dan rincian tugasnya di Kabinet Merah Putih (2024–2029)
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 11:18 WIB

Presiden Prabowo Panen Raya Udang di BUBK Kebumen, Perkuat Budi Daya Modern dan Ketahanan Pangan Nasional

Sabtu, 23 Mei 2026 - 10:25 WIB

INI PERBEDAAN PREMAN BERDASI DAN PREMAN PENDIDIKAN YANG SERING MERUGIKAN RAKYAT

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:43 WIB

MATI LAMPU MASSAL RIAU TANPA PEMBERITAHUAN SAMA SEKALI

Jumat, 22 Mei 2026 - 05:32 WIB

LAPOR KE MABES POLRI PUSAT: ARTI 86, TANGKAP LEPAS, DAN CARA MENGADUKAN SECARA RESMI

Kamis, 21 Mei 2026 - 09:36 WIB

Presiden Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Melalui KEM PPKF 2027, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Capai 6,5 Persen

Berita Terbaru