Jakarta – Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri, telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
Acara penting ini berlangsung pada Senin, 3 November 2025, pukul 09.00 s/d 10.30 WIB, bertempat di
ruang rapat nelayan lantai 12, Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat.
Penandatanganan PKS ini merupakan langkah strategis dalam memastikan keamanan dan keberlangsungan operasional Objek Vital Nasional (Obvitnas) di sektor kelautan dan perikanan, khususnya pada fasilitas pelabuhan perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari pihak terkait.
Sambutan pertama disampaikan oleh Direktur Kepelabuhan Perikanan, Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga aset negara.
Dilanjutkan dengan sambutan dari Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M. PSDM, yang menjelaskan peran Polri dalam pengamanan Obvitnas.
Puncak acara adalah penandatanganan PKS SMP, yang kemudian disusul dengan sesi foto bersama. Acara ditutup dengan arahan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.
Jajaran yang hadir dari KKP terdiri dari Dirjen Perikanan Tangkap, Sekretaris Ditjen, Para Direktur di lingkungan DJPT, serta sejumlah Kepala Biro dan Ketua Tim Kerja.
Dari Polri terdiri dari Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Kasubdit Audit Sispamobvitnas, serta Auditor Sispamobvitnas Madya TK III Baharkam Polri.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan secara mendalam mengenai pengertian jasa SMP dan pentingnya penerapan SMP bagi Objek Vital Nasional, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan risiko keamanan.
Hasil penting dari kegiatan ini adalah penandatanganan PKS SMP yang mencakup satu lokasi utama, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung di Sulawesi Utara.
Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan standar keamanan di PPS Bitung, memastikan perlindungan terhadap aset, fasilitas, dan operasional pelabuhan yang memiliki peran vital bagi perekonomian perikanan nasional.
