Cirebon.pilarfakta.id,- kabupaten
Gelombang penolakan muncul dari warga Desa Pamengkang, Kabupaten Cirebon terkait pembangunan Perumahan Trusmiland Pamengkang yang dinilai merugikan masyarakat sekitar.
Sejumlah warga secara terbuka menyampaikan keberatan mereka atas proyek tersebut karena dianggap berdampak langsung terhadap lingkungan, seperti akses jalan.
Aksi protes itu dipicu kekhawatiran warga terhadap kerusakan infrastruktur khususnya jalan desa yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
”Yang diperbaiki hanya akses jalan menuju ke perumahannya saja sedangkan jalan desa diabaikan,” tutur Udin kepada awak media, Senin (23/02/2026)
Tak hanya itu, warga Pamengkang juga menilai pembangunan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat terdampak secara menyeluruh.
”Dari awal pembangunan di tahun 2020 sampe sekarang warga tidak dilibatkan, bahkan pernah mengajukan untuk ikut bekerja tapi ditolak sama pihak Trusmiland,” ujarnya.
Udin dan beberapa tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa proyek berskala besar seperti perumahan semestinya memperhatikan aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun dampak sosial yang ditimbulkan.
”Adanya perumahan Trusmiland di Desa Pamengkang samapai sekarang tidak ada manfaatnya untuk kami, bahkan warga juga tidak mendapat CSR dalam bentuk apapun,” tegas Udin.
Mereka menegaskan, pembangunan tidak boleh mengorbankan kepentingan warga yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut, menurut warga, semakin memperkuat alasan untuk meminta peninjauan ulang terhadap izin dan pelaksanaan pembangunan.
”Sudah beberapa kali dilakukan mediasi, bahkan pihak Trusmiland menjanjikan akan memperbaiki jalan dan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak proyek pembangunan,” imbuhnya.
Untuk itu, perwakilan warga Desa Pamengkang mendesak pihak pengembang Perumahan Trusmiland untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan hingga ada kejelasan terkait perbaikan jalan dan kompensasi.
Bahkan apabila tidak ada kesepakatan antara warga masyarakat dengan pihak Trusmiland Pamengkang, warga meminta pemerintah daerah turun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Mereka menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh merugikan warga demi kepentingan bisnis semata.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Trusmiland Pamengkang terkait tuntutan warga.
Sementara itu, situasi di lokasi proyek terpantau dalam kondisi kondusif meski penolakan masyarakat terus bergulir dan menjadi perhatian publik.
Biro Cirebon
Ditagih Soal Plasma, PT TKWL Pilih Absen di DPRD Siak Pemkab Humbang Hasundutan lakukan Pematangan Lahan Lapangan SMAN 3 Lintong Nihuta Bupati Humbang Hasundutan dan Forkopimda Sambut Kunjungan Kerja Kasum TNI Tinjau Penanganan Pasca Bencana di Humbahas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Ekspose Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN di Kantor BKN Pusat Jakarta Disdukcapil Humbanghasundutan sisir pelajar SLTA usia 16 tahun ke atas yg tidak lakukan perekaman KTP El tahun 2025.
