Humbang Hasundutan, Pilarfakta.id. -Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, mengikuti rapat pembahasan penyaluran bantuan perumahan dan bantuan sosial pascabencana yang diikuti secara online melalui media zoom meeting, bertempat di Ruang Rapat Setdakab Kantor Bupati Humbang Hasundutan Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin, 26 Januari 2026.
Rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini difokuskan pada penyaluran Bantuan Rumah dan Bansos dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, dan dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Para Gubernur, Bupati, Walikota dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dan verifikasi data rumah terdampak bencana, baik yang tergolong rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Verifikasi data yang akurat menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan perumahan dapat direalisasikan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Mendagri juga menegaskan perlunya kepastian lokasi lahan yang aman dan layak sebelum pembangunan hunian tetap (huntap) dilaksanakan. Pembangunan huntap diprioritaskan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, dengan memperhatikan aspek keselamatan, kelayakan lingkungan, serta keberlanjutan hunian.
Menteri PKP, Maruarar Sirait pada rapat dimaksud menargetkan proses Pembangunan fisik sudah dapat berjalan pada Februari mendatang . Mengingat momen hari besar keagamaan yang semakin dekat. Keterlibatan lintas sektor dilakukan secara gotong royong untuk percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) dapat terlaksana.
Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran bantuan sosial pascabencana sebesar Rp 600 miliar. Bantuan tersebut meliputi perlindungan dan jaminan sosial yaitu bufferstock logistik, beras, sembako, santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Rehabilitasi sosial meliputi nutrisi, obat-obatan, layanan kesehatan. Kemudian Pemberdayaan sosial meliputi program penguatan ekonomi bagi korban bencana.
Menteri Sosial menegaskan bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial tersebut sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta untuk segera menuntaskan pendataan agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terkait, guna memastikan proses penanganan pascabencana, termasuk penyaluran bantuan perumahan dan bantuan sosial, dapat berjalan optimal demi pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Turut mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sabar Purba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Plt. Inspektur De Zon Situmeang, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kalak BPBD Bernard Simamora, Ka. Satpol PP Andi Sihombing, Kadis Sosial Rambe Manalu, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae dan OPD Lainnya. (DS)
Penulis : Demak Siburian
Editor : DEMAK SIBURIAN
Sumber Berita: Dinas Kominfo Humbang Hasundutan
