PASURUAN, pilarfakta.id – Kondisi jalan umum di Dusun Wonoanyar, Desa Karang Jatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, kini menjadi sorotan tajam warga. Ruas jalan yang merupakan akses utama penghubung menuju Dusun Babatan itu tampak rusak berat, penuh lubang, berlumpur, dan nyaris tak layak dilalui. Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya perbaikan nyata dari Pemerintah Desa Karang Jatianyar.
Kerusakan jalan tersebut disebut bukan terjadi dalam hitungan hari atau bulan, melainkan sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan serius. Padahal, jalur ini merupakan akses vital masyarakat untuk aktivitas sekolah, bekerja, pertanian, hingga kegiatan ekonomi sehari-hari.
Warga menilai kondisi jalan yang dibiarkan rusak parah menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah desa terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi berdasarkan data administrasi wilayah, ruas tersebut berstatus jalan umum desa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan rutin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang dihimpun, anggaran pembangunan serta pemeliharaan jalan dalam APBDes disebut tersedia dalam beberapa tahun terakhir. Namun anehnya, realisasi pembangunan di lokasi tersebut belum tampak sama sekali.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ke mana anggaran pemeliharaan jalan desa dialokasikan? Mengapa jalan yang setiap hari digunakan warga justru dibiarkan rusak tanpa kepastian perbaikan?
“Kalau memang ada anggaran, kenapa jalannya tetap hancur seperti ini? Kami hanya ingin jalan yang layak untuk aktivitas sehari-hari,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Untuk menjaga keberimbangan informasi, tim redaksi telah melayangkan surat permohonan klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Karang Jatianyar dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan terkait status jalan, usulan pembangunan, serta penggunaan anggaran pemeliharaan jalan desa.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban ataupun penjelasan resmi dari pihak pemerintah desa maupun BPD. Sikap bungkam tersebut justru semakin memicu tanda tanya di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah desa tidak tutup mata terhadap kondisi infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Mereka meminta adanya transparansi penggunaan anggaran serta tindakan nyata agar akses jalan kembali layak digunakan dan tidak membahayakan warga.
Kabiro pasuruan abdul rohman
