Bandung pilarfakta.id Pemerintah Kota Cirebon kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang diperoleh Kota Cirebon secara berturut-turut. Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo yang didampingi Sekretaris Daerah, Iing Daiman dan perangkat daerah terkait dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Cirebon menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, jajaran pemerintah, serta DPRD Kota Cirebon yang selama ini terus menjaga sinergi dan komitmen dalam menjalankan pembangunan serta mengelola keuangan daerah secara profesional.
“Alhamdulillah, Kota Cirebon kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, seluruh dinas, dan seluruh jajaran pemerintah yang terus melakukan perbaikan, pembenahan, dan penguatan tata kelola dari waktu ke waktu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga Kota Cirebon kembali meraih hasil yang membanggakan ini,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kedisiplinan, serta komitmen bersama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah.
“Prestasi ini menjadi bukti bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kota Cirebon mampu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan program pembangunan serta menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Tentu capaian ini harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas pembangunan daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa raihan WTP tahun ini memiliki makna yang lebih istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Cirebon ke-599.
“Alhamdulillah raihan WTP ke-10 secara berturut-turut ini menjadi kado yang membanggakan bagi masyarakat Kota Cirebon di momentum Hari Jadi Cirebon ke-599. Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut, Pemerintah Kota Cirebon optimistis dapat terus menjaga momentum pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing daerah melalui tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon tidak akan berpuas diri. Berbagai rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Insyaallah seluruh rekomendasi dan arahan dari BPK akan kami tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” tuturnya.
Rasidi Aldo
