Pekanbaru, pilarfakta.id – Komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terus diperkuat melalui partisipasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam Forum Pengaduan Pelayanan Publik bertajuk “Pasti Ada Solusi” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (5/6/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti langsung jalannya kegiatan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta perwakilan pegawai dari masing-masing divisi. Keikutsertaan jajaran Kemenkum Riau menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
Kegiatan yang menghadirkan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas sebagai narasumber utama ini menjadi ruang dialog antara masyarakat dan Kementerian Hukum. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, pengaduan, kendala pelayanan, permohonan informasi, hingga masukan dan saran terkait penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan pengantar dari host, kemudian dilanjutkan dengan arahan Menteri Hukum yang menegaskan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum membuka sesi diskusi terbuka sebagai wadah penyampaian berbagai persoalan pelayanan yang dihadapi masyarakat secara langsung maupun melalui platform daring.
Pada sesi pengaduan, berbagai isu pelayanan publik disampaikan oleh masyarakat dari berbagai daerah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum bersama jajaran memberikan penjelasan, solusi, serta tindak lanjut secara langsung sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Forum ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah berjalan.
Dalam penutupan kegiatan, Menteri Hukum menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan Kementerian Hukum pada prinsipnya bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan. Beliau juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan yang konstruktif dengan didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh aparatur Kementerian Hukum diingatkan bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat dengan profesional dan berintegritas.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Kementerian Hukum Riau menegaskan dukungannya terhadap penguatan budaya pelayanan publik yang terbuka dan solutif. Rudy Hendra Pakpahan menyambut baik pelaksanaan Forum Pengaduan Pelayanan Publik “Pasti Ada Solusi” sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan hukum yang semakin mudah diakses, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
