PEKANBARU, pilarfakta.id – Menyambut pemberlakuan penuh kewajiban sertifikasi halal pada Oktober mendatang, Satuan Tugas (Satgas) Halal Riau bersiap menggelar sosialisasi secara besar-besaran di Pekanbaru. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026 dan akan dipusatkan di sejumlah titik keramaian strategis di seluruh kota.
Ketua Satgas Halal Riau, Khairulnas, menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan langkah penguatan sosialisasi kepada para pelaku usaha menjelang tenggat waktu penerapan kewajiban sertifikasi halal.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program sosialisasi yang diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), guna memastikan seluruh pelaku usaha memahami dan mematuhi aturan yang akan segera berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada 10 Mei nanti, kami akan menggelar sosialisasi menyambut pemberlakuan wajib halal Oktober. Tujuannya untuk mengingatkan kembali para pelaku usaha agar segera menyesuaikan diri karena waktu yang tersisa semakin singkat,” ujar Khairulnas, Selasa (5/5/2026).
Untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, sosialisasi akan dilaksanakan secara serentak di 24 lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga dan pelaku usaha.
Beberapa titik yang telah ditetapkan antara lain MTC Panam, Living World Pekanbaru, Ramayana Pekanbaru, RTH Kaca Mayang, serta Mal SKA Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya aktivitas masyarakat dan banyaknya pelaku usaha di kawasan tersebut.
Khairulnas menegaskan, penyebaran lokasi sosialisasi ini merupakan upaya konkret untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh produk yang dijual dan dikonsumsi masyarakat telah memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Satgas Halal Riau berharap kesadaran dan kesiapan pelaku usaha semakin meningkat. Dengan demikian, saat kebijakan wajib halal mulai diterapkan, seluruh produk yang beredar telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan pemerintah”
