SUMBA BARAT, — Dunia pendidikan di Kabupaten Sumba Barat kembali mendapat sorotan serius. Seorang oknum guru SD Katolik Waikabubak kini harus berhadapan dengan hukum setelah diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak didiknya.
Kasus yang kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sumba Barat tersebut semakin mengundang perhatian setelah muncul informasi bahwa sedikitnya 14 anak sementara diduga menjadi korban atau terdampak.
Terduga pelaku telah diamankan dan kini ditahan oleh pihak kepolisian. Namun, kasus ini tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang dugaan perbuatan seorang individu, melainkan juga membuka persoalan yang lebih besar: sejauh mana sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan benar-benar berjalan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terungkap Setelah Orang Tua Melapor
Kasus tersebut mulai mencuat setelah salah seorang anak menceritakan dugaan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua.
Pengaduan kemudian disampaikan kepada pihak sekolah dan kepolisian pada 17 Agustus 2026.
Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanis Nisa Pewali, S.S., membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan yang melibatkan seorang guru di SD Katolik Waikabubak.
“Ya benar terjadi pelecehan,” ujar Kapolres saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, penyidik hingga kini masih melakukan pendalaman perkara dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai keterangan.
“Kasus ini terungkap satu minggu yang lalu setelah orang tua murid melapor resmi. Yang bersangkutan sudah dimintai keterangan. Saat ini kami masih periksa saksi-saksi. Pelaku sudah ditahan,” jelasnya.
Meski proses hukum tengah berjalan, terungkapnya kasus tersebut setelah adanya laporan dari orang tua menjadi perhatian tersendiri.
Pertanyaannya, apakah dugaan peristiwa tersebut baru diketahui setelah orang tua bersuara, atau sebelumnya memang tidak ada sistem pengawasan yang mampu mendeteksi adanya persoalan di lingkungan anak-anak?
Diduga Terjadi Saat Les Tambahan
Kepala SD Katolik Waikabubak, Yulita Watil, mengaku prihatin dan menyesalkan dugaan peristiwa tersebut.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Saya sendiri merasa beban moril,” katanya.
Yulita menjelaskan, dugaan tindakan tersebut tidak terjadi dalam kegiatan belajar mengajar reguler, melainkan diduga berlangsung setelah jam sekolah ketika kegiatan les tambahan.
“Setelah jam sekolah. Les tambahan atas kesepakatan pelaku dengan orang tua,” ungkapnya.
Penjelasan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan terhadap kegiatan pendidikan tambahan.
Jika kegiatan tersebut melibatkan guru dan siswa, siapa yang bertanggung jawab memastikan kegiatan berlangsung secara aman dan berada dalam mekanisme pengawasan yang jelas?
Sekolah memang dapat membedakan antara kegiatan belajar formal dan kegiatan tambahan. Namun, dari perspektif perlindungan anak, keselamatan peserta didik seharusnya tidak berhenti hanya karena kegiatan berlangsung di luar jam pelajaran.
Setiap aktivitas yang mempertemukan tenaga pendidik dengan anak tetap membutuhkan standar pengawasan yang ketat.
Informasi Sementara, 14 Anak Diduga Terdampak
Perkara tersebut semakin serius setelah dilakukan pendampingan terhadap para siswa.
Berdasarkan informasi yang diterima pihak sekolah dari psikolog, untuk sementara terdapat 14 anak yang diduga menjadi korban atau terdampak dalam perkara tersebut.
“Yang saya dengar dari psikolog, untuk sementara ada 14 anak. Kasus ini sudah ditangani kepolisian,” kata Yulita.
Jumlah tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik serta tenaga profesional yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak.
DP5A juga telah memberikan pendampingan kepada anak-anak yang diduga menjadi korban.
Namun, munculnya angka 14 anak tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh pihak.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum dan penyelidikan yang berjalan, maka kasus ini bukan lagi sekadar persoalan individual, melainkan persoalan serius mengenai perlindungan anak dan sistem pengawasan dalam lingkungan pendidikan.
Jangan Hanya Berhenti pada Penahanan
Penahanan terhadap terduga pelaku merupakan bagian dari proses hukum. Namun, publik tentu berharap penanganan perkara ini tidak berhenti hanya pada proses penegakan hukum terhadap satu orang.
Ada sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kegiatan tambahan yang melibatkan guru dan siswa?
Apakah sekolah memiliki sistem perlindungan anak yang mampu mendeteksi potensi kekerasan sejak dini?
Apakah terdapat prosedur pengaduan yang mudah diakses oleh siswa dan orang tua?
Dan yang paling penting, apakah setiap anak benar-benar memiliki ruang aman untuk berbicara ketika mengalami atau menyaksikan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka sebagai bagian dari upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Sekolah Harus Menjadi Ruang Aman, Bukan Ruang Ketakutan
Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.
Guru memiliki posisi penting dan dipercaya oleh orang tua untuk mendidik, membimbing, serta menjaga peserta didik selama berada dalam lingkungan pendidikan.
Karena itu, ketika muncul dugaan pelanggaran terhadap anak yang melibatkan tenaga pendidik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak dan keluarga, tetapi juga dapat mengguncang rasa percaya masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Penanganan terhadap kasus ini harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta pemulihan kondisi mental anak harus menjadi perhatian utama, di samping proses hukum yang tengah berjalan.
Anak-anak yang diduga menjadi korban juga harus dijauhkan dari tekanan, stigma, maupun pertanyaan yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.
Polisi Masih Mendalami Perkara
Hingga saat ini, Unit PPA Satreskrim Polres Sumba Barat masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut.
Seluruh pihak diminta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan.
Sementara itu, masyarakat juga berharap kasus ini dapat menjadi momentum bagi sekolah, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem perlindungan anak.
Sebab, persoalan sesungguhnya bukan hanya tentang siapa yang diduga melakukan perbuatan tersebut.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana sistem perlindungan anak bekerja, mengapa dugaan peristiwa itu baru terungkap setelah adanya laporan orang tua, serta langkah konkret apa yang akan dilakukan agar tidak ada lagi anak yang harus menjadi korban.
Identitas anak-anak yang diduga menjadi korban tidak dipublikasikan demi melindungi privasi dan kepentingan terbaik bagi anak.
Terhadap terduga pelaku, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Wkp, jatim
