Sumut – Organisasi Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (22/10/2026). Aksi jilid II tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan pada 2 Oktober lalu, yang hingga kini belum memperoleh tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina.
Ketua Komandan Madina, Robi Nasution, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya kembali turun ke jalan untuk meminta kejelasan dan tanggapan langsung dari Kadis Dikbud Madina. Ia menilai, aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya tidak semestinya berhenti pada janji untuk meneruskannya kepada pimpinan dinas.
“Kami datang hari ini untuk meminta tanggapan resmi dari Kepala Dinas. Pada aksi sebelumnya, perwakilan dinas menyampaikan bahwa aspirasi kami akan diteruskan dan segera ditanggapi. Namun, lebih dari dua minggu berlalu, belum ada tanggapan resmi yang kami terima. Karena itu, kami meminta kepastian terkait aspirasi yang kami sampaikan” tegas Robi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi aksi sempat menegang ketika massa mendesak agar Kadis Dikbud hadir, atau setidaknya memberikan kepastian tanggapan atas persoalan yang disampaikan. Setelah dilakukan koordinasi oleh pihak dinas, Kabid Dikdas Deni Haryono, ST menyampaikan komitmen bahwa pada Jumat 23 Oktober aspirasi tersebut akan disampaikan kembali kepada Kadis agar segera ditanggapi dan hasilnya diinformasikan kepada Komandan Madina.
Komandan Madina menyatakan akan menunggu realisasi komitmen tersebut. Bagi mereka, kepastian tindak lanjut menjadi penting agar penyampaian aspirasi tidak berhenti pada janji penyampaian kepada pimpinan.
Adapun sejumlah persoalan yang disoroti meliputi dugaan intervensi dan pengondisian rekanan dan penerimaan fee dalam Program Revitalisasi SD/SMP Tahun Anggaran 2026, dugaan intervensi serta penerimaan fee dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana BOS TA 2025–2026, serta dugaan praktik pungutan liar dalam proses administrasi penyaluran atau pencairan Dana BOS TA 2024–2026. Serta tingginya angka putus anak sekolah. Mereka meminta agar seluruh dugaan tersebut ditanggapi dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan sesuai ketentuan.
Selain mendesak tanggapan Kadis, Robi juga meminta Bupati Mandailing Natal mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina serta mengambil tindakan tegas, termasuk pencopotan jabatannya. Ia menilai, tidak adanya respons yang jelas terhadap aspirasi publik bisa berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah apabila terus dibiarkan tanpa adanya kepastian.
Masih Robi, ia mendesak Bupati agar memerintahkan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Kadis Dikbud Madina dan pejabat terkait atas dugaan persoalan yang disampaikan. Robi menegaskan bahwa Komandan Madina mengharapkan adanya tanggapan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin persoalan ini dibiarkan. Kami meminta Kadis memberikan tanggapan resmi, Bupati melakukan evaluasi, dan Inspektorat memeriksa dugaan yang kami sampaikan. Tujuan kami adalah mendorong perbaikan tata kelola pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal,” tutup Robi.
