Palangka Raya – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya beserta jajaran mengikuti Kegiatan Diskusi dan Koordinasi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Aula Bapas Palangka Raya pada Rabu (07/01/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi. Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan pengarahan terkait tugas dan fungsi pemasyarakatan yang diselaraskan dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menghadapi dinamika regulasi dan kebijakan baru, khususnya dalam rangka pelaksanaan pidana alternatif.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak yang membahas mengenai transisi dan eksistensi Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam keberlakuan KUHAP Tahun 2025. Pemaparan tersebut menyoroti penyesuaian peran dan fungsi rutan agar tetap optimal dalam sistem peradilan pidana yang terus berkembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh Direktur Pembimbing Kemasyarakatan yang menyampaikan kesiapan implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan KUHAP pada Tahun 2026. Dalam paparannya, disampaikan pula pentingnya sinergi dan kesiapan pembimbing kemasyarakatan guna memastikan keberhasilan program reintegrasi sosial serta pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan, termasuk pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan.
Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta Zoom Meeting dengan para narasumber. Diskusi difokuskan pada teknis dan mekanisme pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Bapas Palangka Raya, Theo Adrianus, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai langkah awal dalam menyamakan persepsi dan meningkatkan kesiapan jajaran Bapas menghadapi implementasi kebijakan baru.(Gito)
