MUSI BANYUASIN, 11 November 2026 — Polres Musi Banyuasin bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, TNI, SKK Migas, dan Pertamina terus memperkuat koordinasi dalam menata aktivitas sumur minyak masyarakat di kawasan Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan melalui inspeksi langsung ke lokasi yang dipimpin oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Santana, S.I.K., M.H.C.A., yang turut dihadiri perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta jajaran Pertamina dan Pemkab Muba.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik,” tegas Kapolda.
Kawasan Hindoli sebelumnya menjadi perhatian pemerintah karena beroperasinya ribuan sumur minyak masyarakat yang belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan gangguan keamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penataan kawasan ini dilandasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, pengelolaan akan dilakukan melalui mekanisme terorganisir dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
“Harapan kita, kawasan ini bisa ditata dengan lebih baik. Semua pihak harus memiliki kesamaan persepsi dan semangat untuk memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai prosedur serta kaidah pertambangan yang berlaku,” ungkap Rony.
Ia juga berharap kawasan Hindoli dapat menjadi contoh percontohan bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat di wilayah lain, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin maupun daerah lain yang memiliki kondisi serupa.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Meski pemilik sumur berasal dari luar daerah, tenaga kerja yang dipekerjakan harus mengutamakan masyarakat setempat. Kebijakan ini diharapkan membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba.
Dari sisi keselamatan kerja, secara tegas dilarang melakukan aktivitas pekerjaan pada malam hari. Ketentuan ini untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, bahaya kebocoran gas, serta mencegah kelelahan pekerja dan penyalahgunaan narkoba di lokasi operasional. Pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, dan penerapan standar keselamatan akan dilakukan secara konsisten.
Selain itu, sistem pendataan dan pengawasan terhadap siapa pun yang beraktivitas di kawasan ini akan diperketat. Setiap pekerja wajib tercatat dan memiliki identitas yang jelas, guna mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan lingkungan operasional.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, H. Toha Tohet, menyampaikan bahwa Pemkab Muba mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku UMKM agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan terarah.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Toha.
Proses penyaluran hasil produksi sendiri akan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan. Mekanisme pembagian hasil akan dijalankan secara transparan agar hak dan kewajiban setiap pihak dapat dipahami dengan jelas.
Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menambahkan bahwa penataan ini bukan sekadar mengatur aktivitas produksi minyak, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
“Kawasan Hindoli diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik untuk diterapkan di wilayah lainnya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Selatan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang hadir.
