Belinyu,pilarfakta.id — Seorang perempuan berinisial J (37) di Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, mengalami musibah setelah rumah yang selama ini ditempatinya diduga dijual tanpa persetujuannya oleh mantan suami siri, A (49). Peristiwa ini memicu keprihatinan publik, terutama karena J baru saja melahirkan anaknya.
Peristiwa itu terungkap setelah J pulang ke Belinyu, satu bulan usai melahirkan di Belitung Timur. Setibanya di kampung, ia mendapati rumah tersebut telah beralih kepemilikan dan sedang direnovasi oleh D, pihak yang mengaku membeli tanah dan bangunan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang tetangga, M (40), menyebut J mengalami tekanan berat. “J kehilangan tempat tinggal sekaligus rasa aman bagi bayinya. Ia berharap aparat segera mengambil tindakan,” ujarnya.
Laporan ke Polisi dan Pendampingan LBH KUBI
J sempat melapor ke Polsek Belinyu pada 13 November 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Salah seorang rekannya kemudian menyarankan agar J mencari bantuan hukum dari LBH KUBI.
LBH KUBI sebelumnya juga pernah mendampingi kasus serupa yang mandek di Polsek Belinyu pada 2021, yakni kasus pencabulan terhadap perempuan disabilitas yang hingga kini menjadi perhatian publik.
Analisis Hukum dari LBH KUBI
Kepala Divisi Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak LBH KUBI, Widya Septiana, S.H, menegaskan bahwa meski pernikahan J dan A adalah nikah siri, hak-hak J tetap dapat dilindungi.
Widya menyebut pihaknya telah mengecek PBB yang tercatat atas nama J. “Jika aset itu atas nama J, bagaimana A bisa memindahtangankan tanah dan rumah itu tanpa melibatkan pemiliknya?” tegasnya.
Dari aspek yuridis, ia menjelaskan:
Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum administrasi, sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga tidak menimbulkan harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1).
Jika rumah itu adalah milik J atau dibeli atas namanya, maka tindakan A dapat mengarah pada penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP).
Baik penjual maupun pembeli juga dapat terjerat tindak pidana penyerobotan tanah (Pasal 385 KUHP).
Jika ditemukan dokumen yang dipalsukan untuk proses jual beli, maka dapat dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.
LBH KUBI telah menerima pengaduan pada 16 November 2025 dan mendapatkan kuasa resmi dari J pada 17 November 2025. Laporan resmi akan segera dilayangkan, dengan tembusan kepada Komnas Perempuan dan KPAI.
“Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas. Bila Polsek Belinyu tidak dapat memproses, kami meminta perkara dilimpahkan ke Polres Bangka atau Polda Babel,” ujar Widya.
Sumber: Divisi Humas & PPA LBH KUBI
