BAYUNG LENCIR, pilarfakta.id –Kamis 28-mei-2026, Filarfakta id, Sum-sel.Rapat klarifikasi dan koordinasi terkait pengelolaan serta pemanfaatan lahan di Desa Sukajaya, khususnya di wilayah Dusun Ladang Panjang, Kecamatan Bayung Lencir, yang dilaksanakan pada Selasa (26/5/2026) di Ruang Kerja Camat, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran dua pihak utama yang menjadi kunci penyelesaian masalah, yaitu pemilik lahan atau kebun serta Kepala Desa Sukajaya, padahal keduanya telah dipanggil dan diundang secara resmi untuk hadir serta memberikan keterangan.
Pertemuan strategis ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut langsung atas surat dari DPD LBH PKR Tipikor Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan utama diadakannya rapat ini adalah untuk menjernihkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan status hukum, batas wilayah, serta penggunaan lahan yang menjadi perbincangan dan konflik di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung itu, telah hadir unsur-unsur terkait yang berwenang, antara lain perwakilan dari Kepolisian Sektor Bayung Lencir, Koramil Bayung Lencir, serta pihak Pengelolaan Hutan Kabupaten (KPH) Lalan Mendis.
Sangat disayangkan Kepala Desa Sukajaya tidak dapat hadir dalam pertemuan yang sangat penting dan mendesak ini. Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan dengan jelas bahwa Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yang memegang wewenang dan sekaligus memikul tanggung jawab penuh atas seluruh wilayah yang dipimpinnya. Artinya, segala persoalan, kondisi, maupun dinamika yang terjadi di dalam wilayah desanya, termasuk di dalamnya masalah pertanahan dan penggunaan lahan, adalah tanggung jawab mutlak Kepala Desa. Kepala Desa wajib mengetahui, memahami, dan menguasai segala permasalahan yang ada di bawah kewenangannya, serta berkewajiban memberikan data dan keterangan yang benar apabila diminta oleh instansi berwenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih dari itu, seharusnya seorang Kepala Desa memiliki kesadaran penuh bahwa apabila terjadi konflik atau masalah di wilayah desanya, dan dirinya diminta untuk hadir guna memberikan klarifikasi, maka beliau adalah orang pertama yang harus siap hadir dan memberikan keterangan. Kehadirannya sangat dibutuhkan agar segala persoalan yang ada di desa tersebut dapat segera diketahui fakta sebenarnya dan cepat mendapatkan penyelesaian yang baik. Tidak sepatutnya ada anggapan atau kesan seolah-olah Kepala Desa tidak mengetahui apa-apa mengenai masalah ini, karena faktanya surat undangan resmi untuk meminta keterangan dan klarifikasi sudah disampaikan dan diterima oleh yang bersangkutan.
Ketidakhadiran kedua pihak tersebut menjadi catatan penting dan sangat disayangkan oleh seluruh peserta rapat, karena kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan keterangan secara langsung, menyampaikan fakta yang sebenarnya, serta bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi terbaik demi penyelesaian masalah tersebut.
Dalam kesempatan menyampaikan pendapat dan tanggapan, SRIANTO, Ketua DPD LBH PKR Tipikor Kabupaten Musi Banyuasin, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Camat Bayung Lencir beserta seluruh jajarannya, yang telah bersedia memfasilitasi dan menyelenggarakan pertemuan koordinasi ini dengan sebaik-baiknya.
Srianto juga menegaskan kembali maksud serta tujuan utama kehadiran pihaknya dalam forum tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Kehadiran LBH PKR Tipikor di forum ini bukanlah untuk mengadili atau menuduh siapa pun bersalah. Tugas dan tanggung jawab kami adalah mengawal agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan benar, serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat luas,” tegas Srianto di hadapan para peserta rapat.
Merespons kondisi serta permasalahan yang sedang dibahas dalam pertemuan tersebut, pihak pengelola KPH Lalan Mendis memberikan penegasan bahwa seluruh langkah kerja serta kebijakan yang telah diambil selama ini sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang benar, serta senantiasa dikoordinasikan dan diselaraskan dengan instansi terkait, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta Tim Penegakan Hukum (GAKUM).
Mengingat pertemuan di kantor kecamatan belum dapat menghasilkan kesepakatan maupun kejelasan akibat belum lengkapnya pihak yang hadir, maka telah disepakati bersama satu langkah tindak lanjut. Setelah berakhirnya masa libur perayaan Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji nanti, tim gabungan yang terdiri dari unsur terkait akan turun langsung meninjau dan mendatangi lokasi lahan di Desa Sukajaya. Langkah ini dilakukan karena pihak KPH Lalan Mendis sendiri sebelumnya sudah melakukan koordinasi matang bersama pihak Dinas Kehutanan Provinsi dan GAKUM terkait rencana pengecekan ke lokasi.
Tujuan dari kunjungan langsung ke lokasi tersebut adalah untuk melakukan pengecekan fakta yang sesungguhnya, pengukuran batas wilayah secara akurat, serta peninjauan mendalam di lapangan, agar diperoleh data yang sah dan tepat guna menyelesaikan persoalan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui cara ini, diharapkan kejelasan status dan batas lahan dapat segera diketahui, sehingga masalah dapat diselesaikan secara transparan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak.
Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir berharap agar nantinya setelah masa Lebaran Haji, seluruh pihak yang berkepentingan dapat bersedia untuk hadir dan bekerja sama dengan baik saat tim gabungan melakukan peninjauan ke lokasi. Hal ini sangat diperlukan agar tujuan klarifikasi dapat tercapai dan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah tersebut dapat tertib dan jelas ke depannya.
Kaperwil pilarfakta id sum-sel Sulaiman
Srianto ketua DPD LBH PKR tipikor Musi Banyuasin.
