Humbahas,pilarfakta.id -Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan Pra Penilaian Dokumen Persyaratan Administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang ditandai dengan penyerahan dokumen dari Tim Penyusun kepada Tim Penilai, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah pada Jumat, 17 April 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Kesra Marusaha Nababan, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua Tim Penilai Dokumen BLUD. Staf Ahli Bupati dalam arahannya, menyampaikan bahwa proses penilaian ini merupakan tahapan penting untuk memastikan kesiapan BLUD SPAM dari aspek administratif, tata kelola, hingga pengelolaan keuangan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kerja masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) BLUD SPAM yang sebelumnya telah menyusun Dokumen Persyaratan Administratif sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi. Seluruh dokumen yang disusun merupakan hasil koordinasi lintas perangkat daerah guna memenuhi standar yang telah ditetapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penilaian ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang objektif, transparan, dan akuntabel, selanjutnya dokumen BLUD yang telah disusun sudah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Penilaian Dokumen BLUD SPAM ini sebagai Dasar Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SPAM.
Dokumen diserahkan secara resmi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Anggiat Simanullang, selaku Penanggung jawab Penyusunan Dokumen BLUD SPAM, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Resva Panjaitan, yang bertindak sebagai Sekretaris Tim Penilai. Penyerahan ini menjadi awal dari proses evaluasi menyeluruh oleh Tim Penilai.
Dalam paparannya, Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang menyampaikan bahwa penyusunan Dokumen BLUD SPAM telah dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui kerja sama seluruh Kelompok Kerja (pokja) serta sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kondisi riil pelayanan SPAM di Humbang Hasundutan
Selain itu, Anggiat juga menjelaskan bahwa penerapan BLUD pada SPAM diharapkan mampu meningkatkan kinerja layanan melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, percepatan pengambilan keputusan, serta peningkatan profesionalisme pengelola. Dengan demikian, pelayanan air minum kepada masyarakat dapat semakin optimal dan berkelanjutan.
Adapun dokumen yang akan dinilai meliputi Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah kebijakan jangka menengah, Pola Tata Kelola yang mengatur sistem manajemen organisasi BLUD, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur kualitas layanan kepada masyarakat, serta Laporan Keuangan yang mencerminkan kesiapan pengelolaan keuangan secara mandiri dan profesional.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kepala Bagian Organisasi Posma Simanullang, serta perwakilan dari OPD Inspektorat, BKPSDM, dan instansi terkait lainnya yang juga tergabung dalam Tim Penilai.
(Demak Siburian)
