HUMBAHAS,Pilarfakta,id.–Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menjadi perhatian publik. Di tengah agenda yang menjadi salah satu forum akuntabilitas terpenting pemerintah daerah, perhatian masyarakat justru tertuju pada ketidakhadiran Wakil Bupati yang diketahui sedang berada di Christchurch, New Zealand, Senin (6/7/2026)
Dalam sidang tersebut, Bupati Humbahas, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH., hadir secara langsung untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sekaligus menerima pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Agenda tersebut merupakan tahapan penting dalam proses evaluasi penggunaan anggaran daerah yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pembagian peran kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Di saat Bupati menghadapi pembahasan intensif bersama DPRD, Wakil Bupati justru tidak terlihat mendampingi karena berada di luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengamat kebijakan publik, Lamhot Silaban, ST, menilai momentum sidang pertanggungjawaban APBD merupakan agenda strategis yang semestinya dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan daerah.
“Pertanggungjawaban APBD bukan agenda seremonial. Ini merupakan forum akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Ketika Bupati harus menjawab berbagai pertanyaan DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kehadiran Wakil Bupati seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat,” ujar Lamhot,
Menurut Lamhot, kepemimpinan daerah seharusnya mencerminkan kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan pemerintahan, terlebih pada momentum penting yang menentukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Masyarakat tentu bertanya, mengapa pada saat salah satu agenda paling penting pemerintahan berlangsung, Wakil Bupati justru berada di luar negeri. Jika memang perjalanan tersebut merupakan tugas kedinasan atau memiliki urgensi tertentu, maka sebaiknya dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi,” katanya.
Lamhot juga menyoroti dinamika hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, fungsi utama seorang Wakil Bupati adalah membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan.
“Perbedaan pendapat dalam pemerintahan adalah hal yang wajar. Namun masyarakat tentu berharap Wakil Bupati lebih mengedepankan pelaksanaan tugas konstitusionalnya sebagai pendamping kepala daerah. Pada saat-saat strategis seperti pembahasan APBD inilah publik dapat menilai sejauh mana sinergi kepemimpinan benar-benar berjalan,” tegasnya.
Secara investigatif, sejumlah pertanyaan kini berkembang di tengah masyarakat. Apakah keberangkatan ke Christchurch, New Zealand, merupakan perjalanan dinas resmi atau perjalanan pribadi? Apakah perjalanan tersebut telah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Apakah terdapat agenda pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Kabupaten Humbang Hasundutan? Dan mengapa perjalanan tersebut dilakukan bertepatan dengan agenda pertanggungjawaban APBD yang telah lama dijadwalkan?
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari Wakil Bupati mengenai tujuan, dasar penugasan, durasi, sumber pembiayaan, maupun urgensi perjalanan ke luar negeri tersebut. Ketiadaan informasi tersebut membuat ruang publik dipenuhi berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Bagi masyarakat Humbang Hasundutan, yang kini dinantikan bukan sekadar keberadaan Wakil Bupati di luar negeri, melainkan penjelasan yang transparan mengenai alasan ketidakhadirannya pada salah satu agenda paling strategis dalam siklus pemerintahan daerah. Prinsip akuntabilitas tidak hanya berlaku terhadap penggunaan APBD, tetapi juga terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat.
(DS/BN/PL)
