Pilarfakta.id,Pekanbaru -Kanwil Kementerian Hukum Riau melalui Divisi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar Rapat Awal Tahun Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) sebagai langkah awal penguatan arah kebijakan dan tata kelola strategis tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (12/01/2026) di Ruang Rapat Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau dan diikuti oleh seluruh anggota Tim Kerja BSK.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H dengan agenda utama membahas rencana kerja strategis BSK tahun 2026 sekaligus melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Forum ini menjadi momentum konsolidasi awal untuk memastikan seluruh program BSK berjalan selaras dengan target kinerja organisasi dan kebijakan nasional Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, meskipun tidak hadir secara langsung karena menjalankan tugas kedinasan di tempat lain, memberikan dukungan penuh dan atensi khusus terhadap pelaksanaan rapat ini. Melalui arahan kebijakan yang telah ditetapkan, Kakanwil menegaskan pentingnya peran BSK sebagai motor penggerak analisis dan perumusan kebijakan yang berbasis data, evaluatif, serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut juga dilaporkan perkembangan tindak lanjut Analisis Evaluasi Kebijakan (AIEK) tahun 2025. Seluruh rekomendasi kebijakan dipastikan akan dituntaskan pada Triwulan I (TW I) tahun 2026 sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan output berupa laporan rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti secara komprehensif.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola kerja, pimpinan rapat menginstruksikan Tim Kerja BSK untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan BSK dan Kalender Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Penyusunan dokumen tersebut diberikan tenggat waktu tiga hari ke depan, sementara penyelesaian Surat Keputusan Tim Kerja ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan Januari 2026.
Selain itu, disepakati pula rencana aksi triwulanan, antara lain pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKK) pada Triwulan I yang akan melibatkan langsung Kepala Kantor Wilayah, serta pelaksanaan survei pada Triwulan II yang disinergikan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi kinerja pelayanan.
Melalui rapat awal tahun ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, serta kualitas kebijakan yang adaptif dan responsif. Dukungan dan arahan Kepala Kanwil Rudy Hendra Pakpahan menjadi penguat sinergi seluruh jajaran agar pelaksanaan tugas BSK di tahun 2026 mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
