PEKANBARU – Konflik internal di lingkungan media Warta Sidik Pekanbaru, Riau, memanas menyusul dugaan rekayasa informasi dan ketidaktransparan yang dilakukan oleh pihak Redaksi bernama Tommy. Sejumlah mantan jurnalis menuntut pertanggungjawaban atas kerugian materiil maupun moril yang mereka alami.
Berikut rincian fakta berdasarkan keluhan dan bukti yang dihimpun:
Terjadi dugaan rekayasa keterangan dan penolakan tanggung jawab oleh Redaksi Tommy terhadap kerugian yang dialami tim jurnalis. Isu utama mencakup pengelolaan dana operasional, pembelian perangkat kerja (laptop), serta seragam yang dinilai tidak jelas pertanggungjawabannya. Selain itu, KTA dan Surat Tugas yang diterbitkan atas nama Media Warta Sidik justru tidak diakui keabsahannya oleh pihak redaksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Pihak Redaksi: Tommy (Redaksi Warta Sidik).
– Pihak Pengadu: Mantan Jurnalis Warta Sidik Pekanbaru (Rudi koto,Adi Santoso,Erna Wati,Ucok Jait, dan rekan lainnya).
Kasus ini melibatkan wilayah operasi di Pekanbaru, Riau, serta klaim aktivitas kerja yang dikaitkan dengan wilayah Jawa Barat.
Konflik ini mencuat setelah proses pemutusan hubungan kerja secara sepihak, di mana pihak redaksi menghapus nama-nama jurnalis dari grup dan struktur organisasi tanpa konfirmasi jelas, hingga akhirnya para jurnalis angkat bicara meminta keadilan.
Para jurnalis merasa dirugikan karena:
– Dana untuk keperluan kerja diklaim digunakan namun hasilnya tidak dirasakan atau diakui.
– Tommy menyatakan kerugian berasal dari aktivitas kerja di Jawa Barat, namun tim menuding Tommy justru “numpang hidup” dan tidak pernah bekerja aktif di sana.
– Tidak ada komitmen dan itikad baik untuk menyelesaikan masalah.
– – Terjadi praktik “maling teriak maling” di mana fakta diputarbalikkan.
Para jurnalis menuntut Tommy segera mempertanggungjawabkan segala kerugian yang terjadi. Mereka menuntut dihentikannya penyebaran opini palsu dan rekayasa fakta. Meski kantor dan seragam telah tersedia, perlakuan sepihak seperti penghapusan akses dan tidak diakuinya legalitas dokumen kerja membuat para jurnalis merasa diperlakukan tidak adil dan menuntut kejelasan hukum serta moral.
Red
