Pilarfakta,id – Wartawan di Indonesia tidak diwajibkan menghafal seluruh pasal dalam UUD 1945 secara harfiah, namun wajib memahami, mengerti, dan menjadikan UUD 1945 serta peraturan turunannya (terutama UU Pers) sebagai landasan kerja.
Memahami konstitusi dan hukum sangat krusial bagi wartawan untuk perlindungan diri dan profesionalisme.
Berikut adalah alasan mengapa wartawan perlu “tau” UUD 1945 dan hukum terkait:
1. Dasar Hukum Perlindungan Profesi (UU Pers & UUD 1945)
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ini adalah dasar kebebasan pers.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Pasal 4 dan 8) menegaskan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
Putusan MK terbaru (2026) mempertegas bahwa wartawan yang bekerja secara sah tidak bisa langsung dituntut pidana/perdata, melainkan melalui mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu.
Dewan Pers
2. Profesionalisme dan Etika (Kode Etik Jurnalistik)
Memahami UUD dan UU Pers membantu wartawan memahami batasan, seperti penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.
Wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang berakar dari semangat kebebasan pers yang bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
3. Mencegah Kriminalisasi
Dengan memahami dasar hukum, wartawan dapat menghindari penyebaran berita bohong, fitnah, atau konten yang melanggar hukum, serta memahami prosedur hak jawab dan hak koreksi.
Wartawan tidak perlu menghafal seperti menghafal puisi, tetapi wajib memahami substansi UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kemerdekaan berpendapat, serta memahami UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai “kitab suci” dalam bekerja.
