Semarang, pilarfakta.id – Sejumlah juragan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DIY memprotes tindakan PT Pertamina yang memblokir barcode pembelian BBM milik mereka. Pasalnya, upaya pemblokiran barcode dinilai merugikan mereka di tengah lonjakan harga BBM nonsubsid
Seperti diketahui, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina Dex dan Dexlite mengalami kenaikan 70 persen ketimbang kondisi normal. Harga Pertamina Dex per April ini berkisar Rp23.900-Rp24.250 per liter. Sedangkan harga Dexlite terbaru yakni Rp23.600 per liter.
Sekretaris DPD Aptrindo Jateng DIY, Dedi Untoro mengatakan, naiknya harga BBM nonsubsidi sebetulnya tidak jadi persoalan bagi para pemilik truk atau angkutan barang. Sebab mayoritas memang tidak terkena dampaknya. Rata-rata sopir truk menggunakan BBM bio solar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hanya saja semenjak harga BBM nonsubsidi dinaikkan di bulan April, pemerintah pusat melalui Pertamina justru mengeluarkan aturan penghapusan barcode, yang merugikan pemilik truk.
“Barcode diblokir sejak ada kenaikan BBM nonsubsidi. Tiap hari ada yang (pelaku usaha) yang kena dua lima barcode diblokir. Ada 200 lebih barcode angkutan barang yang terblokir. Dari Pertamina katanya mereka ada penyesuaian data penerima BBM subsidi. Tetapi fakta di lapangan, mereka sama sekali tidak memberikan solusi apa pun,” ujar Dedi kepada Yudha.m , Senin (27/4/2026).
Ia mengaku, upaya Pertamina menghapus barcode angkutan barang berdampak terhadap segi operasional. Dedi menuturkan masifnya penghapusan barcode membuat banyak truk tidak bisa beroperasi karena terkendala pembelian solar.
Sebagai contoh, satu pelaku usaha yang memiliki puluhan truk, saat ini hanya bisa mengoperasikan beberapa truk saja karena armadanya banyak yang berhenti beroperasi.
“Mestinya pemerintah memikirkan nasib kami sebagai pelaku usaha angkutan barang. Karena peran kami ini vital sebagai penyalur logistik dari hulu ke hilir. Nah, kalau kondisi ini berlarut-larut, dampaknya bisa luar biasa. Harga-harga kebutuhan pokok melambung. Dan fatalnya lagi tenaga kita banyak yang nganggur terutama para sopir yang harus menghidupi anak istrinya,” urainya.
Lebih lanjut lagi, pihaknya menyarankan supaya Pertamina menyosialisasikan aturan barcode angkutan barang dengan detail. Sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi kalangan pelaku usaha.
Selain itu, penyaluran BBM subsidi perlu diatur supaya tepat sasaran.
“Kalau ada kenaikan BBM subsidi kita tidak masalah, karena kita tidak terdampak. Kita minta yang penting ada solarnya. Dinaikan gak apa-apa. Yang penting ada barangnya,” ujar nya. ( Yudha.M )
