JAKARTA, pilarfakta.id – Dugaan penipuan berskala besar dengan modus pemberangkatan haji melalui jalur petugas haji palsu mencuat dan menyeret ratusan calon jemaah dari berbagai daerah di Indonesia. Kasus yang terungkap menjelang musim haji 2026 ini menyebabkan banyak calon jemaah terlantar di sejumlah hotel dan penampungan di Jakarta setelah gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.
Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber, sindikat yang diduga terlibat dalam praktik tersebut telah menjalankan operasinya sejak akhir tahun 2025. Mereka menawarkan program keberangkatan haji instan tanpa antrean resmi kepada para pengusaha travel haji dan umrah yang bergerak secara personal.
Para korban dijanjikan dapat berangkat ke Arab Saudi bukan sebagai jemaah reguler, melainkan dengan status sebagai petugas haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk meyakinkan calon korban, sindikat tersebut diduga membekali mereka dengan berbagai dokumen yang tampak resmi, seperti Surat Undangan Diklat Susulan PPIH, Surat Checklist Verifikasi Dokumen, hingga Surat Keputusan (SK) Penetapan Petugas Haji.
Dokumen-dokumen tersebut mencantumkan nama calon petugas lengkap dengan jabatan yang beragam, mulai dari ketua kloter, petugas transportasi, petugas akomodasi hingga pemandu haji. Seluruh berkas menggunakan kop surat dan logo Garuda yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia serta mencantumkan nama Teguh Dwi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal.
Dugaan Peran Tiga Tokoh Kunci
Dari hasil investigasi, muncul tiga inisial yang diduga memiliki peran penting dalam jaringan tersebut.
Inisial A diduga berperan sebagai perekrut lapangan yang mendekati para pengusaha travel haji dan umrah untuk mencari calon jemaah. Dalam menjalankan aksinya, A disebut menerima berbagai fasilitas operasional dan akomodasi dari salah satu pengusaha travel yang kemudian mengalami kerugian lebih dari Rp80 juta.
Sementara itu, inisial Z disebut sebagai figur sentral yang mengaku memiliki akses dan koneksi kuat dengan orang dalam kementerian sehingga mampu mengurus dokumen serta proses keberangkatan para calon jemaah.
Nama lain yang muncul adalah MC, yang disebut dalam proses pengembalian dana (refund) kepada sebagian calon jemaah yang gagal berangkat.
Seorang pengusaha travel yang menjadi korban sekaligus perantara perekrutan calon jemaah mengungkapkan bahwa setelah keberangkatan dipastikan gagal, pihaknya mendesak Z untuk mengembalikan dana para calon jemaah.
“Melalui jaringan lapangan saya yang bertugas mencari calon jemaah haji, diperolehlah orang yang mau ikut naik haji. Dan pada saat di Jakarta para calon haji tidak bisa berangkat, kami mendesak pihak Z untuk mengembalikan dana atau refund kepada para calon jemaah. Total dana refund sekitar Rp500 juta. Ada rekening atas nama MC yang mentransfer lebih dari Rp100 juta dalam proses pengembalian tersebut,” ungkap narasumber.
Narasumber juga mengaku heran karena sebelum proses refund dilakukan, Z sempat menghubungi seseorang yang disebut sebagai orang dalam kementerian.
“Namun Z tidak mau menyebutkan siapa yang dihubunginya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab,” tambahnya.
Kemenhaj Tegaskan Dokumen Palsu
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah RI, Hasan Afandi, menegaskan bahwa seluruh dokumen yang beredar dan digunakan dalam modus tersebut adalah palsu.
Menurut Hasan, benar bahwa Teguh Dwi Nugroho menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI. Namun, jabatan Sekjen tidak memiliki kewenangan teknis maupun operasional dalam proses seleksi petugas haji ataupun pemberangkatan jemaah.
“Pencantuman nama dan tanda tangan beliau dalam dokumen tersebut merupakan bentuk pencatutan yang tidak sah,” tegas Hasan.
Kemenhaj juga memastikan tidak pernah membuka jalur keberangkatan haji melalui mekanisme khusus di luar prosedur resmi pemerintah. Penggunaan logo Garuda dan identitas kementerian pada dokumen tersebut diduga merupakan tindakan pemalsuan dokumen negara.
Hasan menyatakan pihaknya mengecam keras tindakan sindikat yang telah merugikan masyarakat dan mencoreng penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami sedang mengumpulkan informasi yang lebih lengkap, termasuk mendalami kemungkinan adanya pegawai Kemenhaj yang terlibat. Jika terbukti ada oknum internal yang bermain, Kemenhaj akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi,” ujarnya.
Selain melakukan pendalaman internal, Kemenhaj juga berencana berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan yang menimbulkan kerugian besar bagi para calon jemaah.
Dugaan Keterlibatan Orang Dalam
Meski Kemenhaj telah menyatakan dokumen tersebut palsu, sejumlah narasumber menilai masih perlu dilakukan penyelidikan mendalam terkait asal-usul dokumen yang digunakan oleh sindikat.
Beberapa sumber menduga dokumen tersebut diperoleh dari pihak yang memiliki akses terhadap lingkungan kementerian. Dugaan tersebut muncul karena dokumen yang beredar dinilai memiliki format dan tampilan yang menyerupai dokumen resmi.
Namun hingga saat ini belum terdapat bukti yang dapat memastikan adanya keterlibatan pegawai internal Kemenhaj. Karena itu, seluruh dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum dan pendalaman internal kementerian.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan haji instan, kuota kilat, maupun jalur khusus yang tidak melalui mekanisme resmi pemerintah.
Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar, penggunaan jalur ilegal juga dapat berujung pada persoalan hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen negara dan tindak pidana penipuan.
Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji melalui kanal resmi pemerintah dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan serupa.
